Operasi Mantap Praja Semeru 2024, Polres Probolinggo Libatkan 3.928 Personel Gabungan

PROBOLINGGO, - Kepolisian Resor Probolinggo menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja (OMP) Semeru 2024 yang berlangsung di lapangan depan exit Tol Kraksaan, Senin (19/8/2024). 

Apel gelar pasukan OMP Semeru 2024 ini, sebagai langkah awal persiapan pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo yang akan berlangsung selama 135 hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus s/d 31 Desember 2024. 

Baca juga: Kabaharkam Polri: Pimpin Apel Rolakir Persiapan Asean Summit Ke 43.

Dalam OMP Semeru 2024, Polres Probolingo melibatkan 3.928 personel, yang terdiri dari 490 personel Polri, 30 personel TNI, dan 3.408 Linmas. 

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan apel ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kesiapan personil, sarana dan pra sarana sebelum diterjunkan dalam pelaksanaan pengamanan pilkada serentak 2024 di Jawa Timur salah satunya Kabupaten Probolinggo. 

Baca juga: Kapolri Pantau Command Center Pengamanan KTT Asean

"Kegiatan ini diharapkan agar semua aspek yang berkaitan dengan pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar, " kata AKBP Wisnu Wardana. 

Lebih lanjut Kapolres Probolinggo menambahkan selama proses pungut dan hitung suara, keberadaan personel dilapangan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sehingga masyrakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan tenang. 

Baca juga: Kunjungan Kerja Menko PMK RI di Kabupaten Puncak

"Sistem pengamanan dilapangan akan kami sesuaikan dengam kategori TPS, yakni TPS kurang rawan, TPS rawan, dan TPS sangat rawan, ”kata AKBP Wisnu Wardana. 

Ia juga mengatakan kesiapan dan kerja sama seluruh pihak diharapkan dapat memastikan kelancaran Pilkada serentak 2024. 

Baca juga: Kabidhumas Polda Jatim Tegaskan Pembongkaran Tugu Silat Tetap Berlanjut

Apel Gelar Pasukan OMP Semeru 2024, dihadiri Forkopimda, TNI-Polri, Kepala OPD se-Kabupaten Probolinggo, KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. (*)